Aquarium

Sabtu, 03 Agustus 2013

Panduan Padamu Negeri Untuk Operator Sekolah

Setelah mendapatkan surat aktivasi akun Padamu Negeri dari Dinas Pendidikan, maka Sekolah diharuskan melakukan aktivasi agar bisa menggunakan layanan ini. Surat tersebut menyertakan UserID dan Kode Aktivasi, contoh surat aktivasi dapat dilihat berikut dibawah ini.


A. AKTIVASI AKUN SEKOLAH

Untuk melakukan aktivasi akun Padamu Negeri silakan ikuti langkah-langkah berikut :

1. Buka http://padamu.kemdikbud.go.id kemudian klik LOGIN, pilih AKTIVASI AKUN
SEKOLAH

2. Isikan UserID dan Kode Aktivasi sesuai yang tertera pada surat, kemudian klik LANJUT
3. Lengkapi isian Password yang nantinya digunakan sebagai login dan juga Email, kemudian klik LANJUT
4. Lengkapi isian profil pribadi anda, kemudian klik LANJUT
5. Lengkapi isian profil Sekolah anda, kemudian klik LANJUT
6. Tentukan lokasi Koordinat Sekolah secara tepat dengan cara klik zoom hingga terlihat jelas,
kemudian klik pada lokasi yang ditentukan agar pin merah berpindah, kemudian klik
LANJUT
7. Ditampilkan halaman konfirmasi terkait dengan apa yang telah anda isikan, jika sudah sesuai
klik SIMPAN
8. Aktivasi telah berhasil dan anda bisa meneruskan dengan LOGIN untuk menuju layanan
PADAMU

B. PROFIL SEKOLAH

Sekolah dapat melakukan perubahan atau pembaharuan profil Sekolah pada menu Kelola Sekolah >
Profil Sekolah. Klik pada ikon pensil untuk melakukan perubahan. .

C. PENAMBAHAN OPERATOR BARU

Admin Sekolah bisa menambahkan operator Sekolah baru untuk menggunakan layanan PADAMU,
ikuti langkah-langkah berikut :

1. Operator baru yang akan ditambahkan harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke SIAP Komunitas di http://siapku.com ( Tips : bisa juga langsung ke alamat berikut https://paspor.siap-online.com/registrasi )

2. Admin Sekolah login ke layanan Padamu Negeri kemudian pilih menu Kelola Sekolah > Kelola
Akun > Daftar Akun Administrator. Setelah itu klik ikon tombol tanda tambah (+).

3. Isikan email operator baru yang telah didaftarkan di SIAPKu, kemudian klik CEK EMAIL

4. Ditampilkan DATA AKUN operator baru tersebut, jika sudah benar klik SIMPAN

 5. Ditampilkan tambah operator baru telah berhasil, klik CETAK untuk mencetak surat akun.

6. Operator baru harus melakukan aktivasi akun untuk bisa menggunakan layanan PADAMU, lihat langkah Aktivasi Akun Padamu Negeri diatas.

D. VERIFIKASI DAN VALIDASI PTK TINGKAT Sekolah (Formulir A01) 

Tugas dari Admin Sekolah di layanan Padamu Negeri adalah untuk memverifikasi data Pendidik dan Tenaga KePendidikan yang ada di Sekolahnya. PTK akan melakukan pencarian data diri dan mengunduh formulir A01 pada website http://padamu.kemdikbud.go.id , kemudian menyerahkannya ke Admin Sekolah. Alur dari proses tersebut adalah sebagai berikut :
Yang perlu diperhatikan oleh Admin Sekolah dari formulir tersebut adalah kelengkapan isiannya
beserta tanda tangan dari Kepala Sekolah, dan yang paling utama adalah Kode Formulir. Adapun
bentuk dari formulir A01 tersebut adalah sebagai berikut :
Untuk melakukan verifikasi dan validasi di Padamu Negeri ikuti langkah-langkah berikut :

1. Pilih menu Pendidik & Tenaga KePendidikan > Verifikasi & Validasi, kemudian klik tombol ENTRI FORMULIR A01


2. Klik nama PTK yang mengajukan

3. Isikan Kode Formulir dengan benar beserta isian Biodata Diri, sesuai yang terdapat pada
Formulir A01 yang diserahkan. Kemudian klik LANJUT

4. Isikan Data Kepegawaian kemudian klik LANJUT


5. Ditampilkan konfirmasi terhadap isian yang anda lakukan, jika sudah benar klik SIMPAN


6. Verval telah berhasil dilakukan, klik CETAK untuk mencetak surat tanda bukti verval

7. Surat tanda bukti verval juga memuat Kode Aktivasi Akun PTK untuk verval lanjutan

E. EVALUASI DIRI SEKOLAH

1. TENTANG EDS

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) telah dilaksanakan sejak tahun 2010 oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) BPSDMPK-PMP. Program EDS dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan mendistribusikan instrumen kuisoner kepada responden di setiap Sekolah. Hasil dari pengisian instrumen kuisoner tersebut menjadi dasar dari proses analisa mutu Pendidikan mulai dari tingkat Sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pada tahun 2010 program EDS melibatkan 10.000 Sekolah, pada tahun 2011 melibatkan 29.000 Sekolah, pada tahun 2012 melibatkan 39.000 Sekolah. Pada tahun 2013 ini direncanakan melibatkan seluruh Sekolah se-Indonesia dari mulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri dan swasta khususnya dibawah naungan Kementrian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan.

2 PROGRAM EDS 2013

Mulai tahun 2013, pelaksanaan EDS menjadi salah satu bagian dari Layanan Sistem Informasi Padamu Negeri BPSDMPK-PMP Kemdikbud. Instrumen Kuisoner EDS didistribusikan untuk dapat diisi secara online langsung dari Internet oleh para responden, antara lain: Kepala Sekolah, Pendidik (Guru), Tenaga Kependidikan (Staf), Peserta Didik (Siswa) dan Komite Sekolah. Data para responden dijaga kerahasiannya oleh sistem dan hasil isian instrumennya secara otomatis akan tersimpan terpusat di server Layanan Sistem Informasi Padamu Negeri.

Setiap Sekolah akan diberikan akun login ke Layanan Sistem Informasi Padamu Negeri. Pihak Sekolah selanjutnya dapat membuat dan mendistribusikan akun login kepada para kepala Sekolah, Guru, staf, siswa dan komite Sekolah agar dapat mengakses dan berpartisipasi aktif mengisi instrumen kuisoner EDS masing-masing secara online.

Hasil analisa dari isian instrumen kuisoner EDS akan disediakan secara online untuk dapat diakses oleh setiap Sekolah, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Dinas Pendidikan provinsi dan direktorat Kemdikbud. Seluruh informasi tersebut dapat diakses melalui Layanan Sistem Informasi Padamu Negeri NEGERI di http://padamu.kemdikbud.go.id    

Kaji Ulang Penerima Beasiswa Rp30 M

Pemko Padang, telah menerima kuota penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) atas kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah pusat. Kota Padang, mendapatkan kuota BSM sebanyak 43.777 siswa. Satu orang siswa mendapatkan Rp700 ribu.

Berdasarkan kuota yang diterima tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry mengatakan, data siswa miskin yang ada pada Dinas Pendidikan (Disdik) saat ini harus betul-betul dikaji ulang. Haruslah teruji tingkat kebenarannya. Jika telah dilakukan pengkajian ulang, namun, dari data yang ada ternyata melebihi dari kuota yang ditetapkan pemerintah pusat, maka harus ada solusinya.

”Kuota pusat dibayarkan sementara nantinya jika ada kuota di Padang tidak tertutupi ini haus dicarikan jalan. Di daerah lain saya mendengar, kekurangan ditambah dari APBD. Ini perlu kajian yang lebih mendalam,” kata politisi Partai Demokrat ini

Ia berharap, Disdik harus serius dalam pengkajian ulang data penerima BSM ini. Jika ada yang tertinggal satu atau dua saja, maka nantinya akan banyak data yang masuk setelah itu. Sebelum diumumkan harus ada pengkajian dengan tim terpadu. Selanjutnya, pekerjaan pendataan harus dilakukan secepat mungkin. Pasanya BSM berkaitan dengan pendidikan anak. Jika anak terlalu lama menunggu maka akan terganggu pendidikannya. “Intinya dalam pendataan adalah bagaimana data itu cermat dan tepat serta bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

DPRD mengimbau agar Dinas Pendidikan seriusi. Kelemahan pada data penerima Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM) lalu, adalah sistem data yang ada pada statistik yang diragukan kebenarannya, karena belum dikaji ulang.

Untuk BSM, ia berpendapat tidak fokus peningkatan mutu. Fokusnya adalah agar anak tidak behenti sekolah akibat kenaikan BBM yang berimbas pada kehidupan perekonomian keluarga. Tunjangan Rp700 ribu diperuntukkan untuk pemenuhan kebuthan pendidikan anak seperti buku dan pakaian. Untuk mutu pendidikan, walapun ada kaitan tapi tidak kaitan langsung. 

Tekan DO

BSM, tentunya sangat berkorelasi dengan DO (drop out/putus sekolah). Jadi, anak dapat BSM, sehingga bisa terus bersekolah dan tidak ada ancaman DO karena tidak mampu. Untuk Posko Anti DO, memang perlu dikaji, kenapa si anak bisa DO. Pasalnya faktor DO bukan hanya karena  uang saja. Banyak faktor yang berpengaruh. ”Kita berharap Posko Anti DO yang dicanangkan jangan hanya retorika saja. Harus ada pengkajian maksimal dengan perbandingan kondisi real di lapangan,” paparnya.

DPRD, utamanya Komisi IVakan melakukan pengawasan sesuai tupoksi. Pengamatan ke lapangan akan dilakukan sesuai data dari Disdik. ”Saya harap data penerima BSM memang akurat. Data akurat ini dipegang dan kita beranjak dari data itu untuk ke lapangan. Selain itu, kita berharap ketika anak masih ada hutang di sekolah, sekiranya ketika menerima BSM, jangan ada upaya mengurangi hak anak. Utang masa lalu jangan dikaitkan dengan BSM ini. Karena kondisi pasca kenaikan BBM, harga menjadi bergejolak,” katanya.

Tingkatkan Mutu

Pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), Prof Z Mawardi Efendi mengatakan, BSM akan memberikan dampak kepada peningkatan mutu pendidikan, namun tidak secara langsung. BSM diberikan hanya membantu siswa miskin sehingga perluasan dan pemerataan pendidikan lebih merata, untuk peningkatan akses pendidikan.

”Setiap lapisan, secara ekonomi kurang beruntung maka dengan BSM, mereka bisa bersekolah dengan tenang. Mutu ditentukan oleh banyak komponen lain, salah satunya mutu dari siswa yang bersangkutan, seperti motivasi, ketekunan belajar. Dengan BSM, bisa memberi dampak seperti ketenangan dalam belajar, fokus yang lebih baik karan anak tidak was-was memikirkan pendanaan karena sudah ada bantuan pemerintah. Sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan mutu,” ujar mantan Rektor UNP.
Dikatakan, BSM pada dasarnya sama dengan BLSM. Data yang tidak beres akan berimplikasi kepada masalah. Jika data salah, maka aparat pemerintahan tidak memberikan kepada yang pantas. Jadi data harus benar. Jika tidak, persoalan BLSM akan terjadi pada BSM. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Padang Indang Dewata menjelaskan kalau Padang termasuk penerima BSM yang banyak. Jumlah tersebut terdiri atas SD 23.817,  SMP 9.541, SMA 4.168, dan SMK 6.251. Jika dikalikan Rp700 ribu, siswa di Kota Padang akan menerima dana mencapai Rp30,643 miliiar.
Indang menambahkan setelah mendapatkan kuota pasti dari Pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Padang kangsung melakukan falidasi data. “Kita tengah meminta data ke setiap sekolah, berapa jumlah siswa miskin di masing-masing sekolah,” katanya

Sumber :  Posmetro Padang

PAS SMA ver 7.2 dan SI Integrator terbaru

Dalam perkembangan kehidupan dewasa ini yang makin pesat, dituntut adanya sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat. Untuk mendukung peran pendidikan yang makin strategis, maka perlu kiranya dikembangkan sistem administrasi yang terpadu dan disesuaikan untuk setiap jenjang pendidikan di Indonesia.

PAS SMA ver 7.2 dan Si integrator Versi 4.0 Bagi sobat yang membutuhkan silahkan download disini.

SI integrator V4 ini memiliki kelebihan dibanding versi sebelumya diantaranya adalah kecepatan dan kontrol keamananananya.Semoga ini memberikan manfaat .. Amiin

Jumat, 02 Agustus 2013

Penyaluran Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) APBN 2013


Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah telah menyalurkan dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) untuk SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia melalui PT. Bank Nasional Indonesia (BNI) Tbk, sebagai lembaga penyalur. Penyaluran dana tersebut akan dilakukan dengan cara mentransfer/memindahbukukan dana RBOS dari rekening RBOS Direktorat Pembinaan SMA langsung ke Rekening Giro Atas Nama Sekolah masing-masing, yang telah dibuat BNI.

Untuk mengaktifasi Rekening Giro tersebut, Direktorat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan SMA tentang Daftar Sekolah Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) Periode Januari-Juni 2013 beserta informasi Nomor Rekening Giro Atas Nama Sekolah dan pemetaan lokasi Kantor Cabang BNI terdekat.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melakukan aktifasi Rekening Giro ke Kantor Cabang BNI dan mengambil dana RBOS diperlukan dokumen sebagai berikut:
  1. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah;
  2. Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Sekolah;
  3. Akte Pendirian Sekolah (SMA Negeri) dan/atau Surat Ijin Operasional Sekolah yang masih berlaku (SMA Swasta);
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Kepala Sekolah;
  5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) Bendahara Sekolah;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMA negeri);
  7. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan SMA tentang Sekolah Penerima RBOS SMA Tahun 2013.
Poin 1 s.d. 6 berupa dokumen asli, harus dibawa/ditunjukkan pada saat mengaktifkan Rekening Giro di Kantor Cabang BNI.
Alokasi dana RBOS SMA Periode Januari-Juni 2013 per sekolah, dihitung berdasarkan jumlah seluruh siswa Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan satuan biaya (unit cost) Rp.60.000/siswa/semester. Rekening Giro ini, selanjutnya akan kami gunakan untuk menyalurkan dana BOS SMA Tahap II (Periode Juli-Desember 2013) dan Dana Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013.
Dana BOS SMA Periode Juli-Desember 2013 dengan satuan biaya (unit cost) Rp. 500.000/siswa/semester akan disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Sekolah mengupdate/Mengisi data sekolah TA. 2013/2014 menggunakan s/w PAS SMA;
  2. Mengupload pada web DAPODIKMEN (http://203.171.221.242/dapodikmen2013), dengan s/w Integrator PAS ;
  3. Data yang diupload menjadi dasar perhitungan dalam pemberian alokasi jumlah dana BOS Periode Juli-Des 2013;
  4. Apabila sekolah belum mengupload data sekolah, maka dana BOS SMA belum bisa disalurkan.
Sumber :  http://campuscemara.wordpress.com